Bahas Kesiapan Pilkada 2020, Gubernur Olly Rakor dengan Mendagri

WARTA1.NET–Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, menjelaskan kesiapan dalam menyediakan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (16/7/2020).

Diketahui, Pilkada serentak di Sulut akan dilaksanakan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada empat Kabupaten, yakni Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Minahasa Utara serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tiga Kota, yaitu Manado, Bitung, Tomohon.

“Terkait dengan kesiapan Pilkada serentak ini saya kira seluruh kabupaten, kota dan provinsi sudah menandatangani NPHD, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Bawaslu sama KPU, semua sudah siap. Kalau Provinsi tadi dilaporkan sudah hampir 42% ditransfer tapi rata-rata juga semua hampir 40% ditransfer,” jelas Olly.

Gubernur Olly juga memastikan kesiapan pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak.

“Saya kira juga kita melaporkan di Sulut karena kerjasama aparat keamanan dengan baik sehingga ada hal-hal dan isu-isu yang cepat dapat ditangani dengan baik oleh Pak Kapolda dan jajaran TNI, Polri dan pemerintah daerah sehingga bekerja sama sangat baik dengan FKUB, tokoh adat, insan pers dan BKSAUA kita kerjasama dengan baik sehingga banyak hal yang cepat kita bisa tutupi, kalau ada isu-isu yang tidak baik di Sulut. Jadi saya kira situasi kondisi ini kalau kita Pilkada kita berjalan dengan baik,” ungkap Olly.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian setelah menyimak penjelasan Gubernur Olly mengaku optimis pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 berjalan aman dan lancar.

“Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya, karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini, artinya anggarannya (NPHD) 100 persen itu sudah 5 dari 8 kabupaten,” ujar Tito Karnavian.

Karnavian pun meyakini, 3 daerah lainnya akan segera menyusul untuk secara bertahap menyalurkan NPHD sebesar 100 persen sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing. Namum dia menyadari sering kali terjadi masalah terkait kemampuan fisikal seperti menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu.

“Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap,” katanya.

Karnavian juga menyinggung soal pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang aman dari Covid-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pemilu. Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi, Karnavian mengharapkan dukungan dari masyarakat dan menjadikan momentum Pilkada sebagai ajang untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Sekali lagi saya sangat optimis bahwa Pilkada di Sulut bisa berjalan dengan lancar dari sisi anggaran dan sisi kesiapan, sehingga kita memberikan dukungan, masyarakat juga memberikan dukungan. Pilkada menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus juga mendukung ekonomi,” pungkasnya.

Adapun rakor Pilkada serentak 2020 dan penanganan Covid-19 turut dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal. Selain itu, rakor tersebut juga diikuti Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Forkopimda, bupati/walikota, Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut.

(**/Red)