Seber Pungli Tegaskan Tidak Ada Pungutan di Dinas Pendidikan Minut

Minahasa Utara, Warta1.net – Terkait isu yang beredar di media sosial tentang adanya pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dibantah Wakil ketua I tim seber pungli Minut Umbase Mayuntu.

Umbase menegaskan, pembayaran fingerprint di Dinas Pendidikan Minut bukan pungli tapi atas kesepakatan melalui musyawarah bersama.

“Dalam kasus ini tidak didapati adanya pungutan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi jadi hal ini tidak masuk klasifikasi pungli,” tegas Umbase, Jumat (11/03/2022).

Selain itu dirinya menjelaskan bahwa pembayaran fingerprint dilakukan oleh seluruh penghuni dinas pendidikan yang mengunakan fingerprint termasuk kepala dinas.

Sementara, Kepala BKPSDM Styvi Watupongo menerangkan terkait mutasi guru dalang dari beredarnya isu pungli di Dinas Pendidikan Minut.

“Awalnya yang bersangkutan merupakan kepala sekolah, tapi sejak bulan September 2021 dirinya ditarik kembali kejabatan fungsional guru disalah satu sekolah di Desa Treman. Karena adanya laporan yang bersangkutan jarang hadir maka diberikan pembinaan di Dinas Pendidikan,” terang Watupongo.

Lanjut dikatakan Watupongo, setelah dilakukan pembinaan saat ini guru yang bersangkutan harus kembali bertugas sebagai fungsional guru.

“Jika tidak dikembalikan ke fungsional guru maka akan kena temuan BPK karena guru yang bersangkutan masih menerima tunjangan. Dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan pemangilan terhadap guru yang bersangkutan terkait video yang beredar, ” kata Watupongo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Minut Olfy Kalengkongan mengakui kelalaian yang dilakukan oleh pihaknya dalam kesalahan penginputan terkait anggaran fingerprint tahun 2022.

“Memang saat penginputan salah satu kasubag saya sakit, dan digantikan oleh orang lain sehingga terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penginputan anggaran tahun 2022, yang berakibat anggaran untuk fingerprint tidak terinput. Untuk itu selama 2 bulan ini, atas kesepakatan bersama maka pembiayaan fingerprint ditanganggung oleh seluruh ASN yang mengunakannya, dan untuk kedepannya fingerprint sudah saya anggarkan dipergeseran,” beber Kalengkongan.

(Jap)