Pansus LKPJ Pimpinan Daerah 2021 Sampaikan 17 Poin Rekomendasi DPRD Minut

Minahasa Utara, Warta1.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Senin (25/04/2022) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Minut tahun anggaran 2021.

Ketua DPRD Minut Denny K Lolong usai membuka rapat paripurna, memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus LKPJ Cynthia Erkles untuk menyampaikan beberapa rekomendasi DPRD Minut.

Berikut 17 poin rekomendasi Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2021, dengan harapan catatan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1) PERLU DIREVISI PERATURAN BUPATI NO 23 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021 YANG MENGATUR TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI.

2) PENTINGNYAPEMBANGUNAN GAPURA BATAS ANTAR DESA/ KELURAHAN SEHINGGA MEMPERJELAS BATAS WILAYAH YANG ADA DI MINAHASA UTARA.

3) UNTUK MEMAKSIMALKAN PELAYANAN KESEHATAN, SEGERA MELENGKAPI FASILITAS KESEHATAN BAIK DI DINAS KESEHATAN MAUPUN DI PUSKESMAS SEPERTI:

-PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK SELURUH PUSKESMAS,

-REHABILITASI GEDUNG PUSKESMAS AIRMADIDI ATAUPUN BISA DILAKUKAN RELOKASI MENGINGAT LOKASINYA YANG SANGAT SEMPIT,

-REHABILITASI PUSKESMAS MUBUNE,

-PENYEDIAAN LISTRIK YANG BAIK DI PUSKESMAS BATU, KARENA SERING TERJADI PEMADAMAN DI AREA TERSEBUT.

-PERBAIKAN KANTOR DINAS KESEHATAN DAN GUDANG OBAT.

4) KANTOR PEMERINTAH YANG PERLU DIPERBAIKI SEPERTI :

-KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KANTOR CAMAT DIMEMBE, KANTOR CAMAT AIRMADIDI, KANTOR CAMAT WORI.

-KANTOR CAMAT LIKUPANG BARAT YANG BERADA DILOKASI YANG MEMILIKI STRUKTUR TANAH YANG LABIL DAN RAWAN BENCANA, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN RELOKASI.

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN PENGADAAN MOBIL KELILING MENUNJANG PENGADAAN ADMINISTRASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

-PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI DINAS PENDIDIKAN DAN BKPSDM

5) DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN PERLU PENGADAAN BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN ALAT PENGUJIAN TERA ULANG DINAS PERDAGANGAN.

6) PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN PERLU DIPERBAIKI DALAM RANGKA PELAYANAN SERTA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.

7) BANTUAN KEPADA PETANI DAN NELAYAN YANG ADA DI MINAHASA UTARA PERLU DITINGKATKAN DENGAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN YANG CUKUP PADA PRASARANA. KEGIATAN PELATIHAN DAN PENGADAAN SARANA

8) PENGAJUAN PROPEMPERDA OLEH BAGIAN HUKUM BERDASARKAN PRIORITAS DISERTAI DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN, SESUDAH ITU DIAJUKAN KE DPRD.

9) MEMAKSIMALKAN PENGANGGARAN 1% DI INSPEKTORAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, MENAMBAH PERSONIL ASN SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN TUPOKSINYA SECARA OPTIMAL.

MENYIAPKAN RUANGAN YANG REPRESENTATIV UNTUK SIDANG MAJELIS TUNTUTAN PENYELESAIAN GANTI RUGI (TPTGR).

10) DIHARAPKAN INTERVENSI YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TERMASUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KEK PERIWISATA LIKUPANG, SERTA MEMPERBANYAK IVENT SEHINGGA MENARIK MINAT WISATAWAN BAIK

DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL. MEMPERCEPAT RANPERDA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DI PERIWISATA LIKUPANG, SEHINGGA DAPAT MENDORONG INVESTASI KEK

11) DI BIDANG INFRASTRUKTUR, AGAR SEGERA MELAKUKAN PERBAIKAN JALAN YANG RUSAK DAN MEMBANGUN AKSES JALAN UNTUK MEMPERMUDAH TRANSPORTASI MASYARAKAT, TERMASUK YANG ADA DI AIRMADIDI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN.

DI SAMPING ITU JUGA DIHARAPKAN ADANYA ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN LAMPU JALAN DAN PEMANGKASAN POHON DENGAN PENGADAAN MOBIL HIDROLIK.

12) ADANYA PENAMBAHAN ARMADA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMASANGAN HYDRANT DI SETIAP KECAMATAN, UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA YANG BERADA DI WILAYAH LIKUPANG YANG JARAKNYA JAUH DARI IBUKOTA KABUPATEN.

13) DALAM RANGKA MEMPERLANCAR TELEKOMUNIKASI SERTA MENGURANGI BLANKSPOT DI WILAYAH MINAHASA UTARA, DIHARAPKAN ADANYA PENINGKATAN JARINGAN SEPERTI PENAMBAHAN TOWER.

14) CSR DARI PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI VILAYAH MINAHASA UTARA AGAR DAPAT DIINVENTARISIR DAN MAKSIMALKAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

15) PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAIK ANGGARAN MAUPUN KEGIATAN DISETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LEBIH DIMAKSIMALKAN AGAR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MINAHASA UTARA, DAN APABILA ADA KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH SELESAI LANGSUNG DIBAYARKAN DI TAHUN ANGGARAN TERSEBUT, BUKAN MENJADI HUTANG DI TAHUN BERIKUTNYA.

16) KEGIATAN-KEGIATAN DI OPD HARUS DIRENCANAKAN SECARA MATANG, AGAR TARGET KINERJA BISA TERCAPAI, TERUTAMA YANG MENYENTUH KEPENTINGAN MASYARAKAT MINAHASA UTARA. SALAH SATU CONTOH PENGANGGARAN KEGIATAN JARINGAN INTERNET DI DINAS KOMINFO YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN TEPAT PADA WAKTUNYA, SEHINGGA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DAN MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA SEMUA PIHAK DIKARENAKAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN DENGAN CERMAT WAKTU PELAKSANAANNYA. UNTUK ITU, PANSUS MENDORONG AGAR SUPAYA KEGIATAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN DI TAHUN 2022.

17) PENGALOKASIAN ANGGARAN DI SETIAP OPD HARUS PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN VISI DAN MISI BUPATI, JUGA KEBUTUHAN OPD YANG BERSANGKUTAN UNTUK MELAKSANAKAN TUPOKSINYA SECARA MAKSIMAL.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Bupati Minut Joune Ganda mengucapkan terima kasih disertai penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minut khususnya pansus LKPJ yang sudah bekerja keras melakukan pembahasan serta beberapa catatan kritis dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2021.

“Ini akan menjadi catatan buat pemerintah Kabupaten Minut untuk kemajuan dan kesejahteraan masyaraka, saya berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi baik berupa kritik saran maupun tanggapan yang telah disampaikan sepanjang itu dalam koridor aturan dan kepentingan rakyat masyarakat Minut yang makmur dan sejahtera,” kata Bupati saat membawakan sambutan.

Selain itu, Bupati Joune Ganda meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minut dengan dukungan penuh DPRD Kabupaten Minut agar seluruh program kerja pemerintah melalui APBD semakin diarahkan pada penajaman visi dan misi daerah.

“Suksesnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Minut dalam dinamisasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung dengan lancar berkat dukungan dari DPRD, instansi vertikal masyarakat dan materil,” ungkap Joune.

Selanjutnya, pembacaan penetapan catatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ pimpinan daerah oleh Sekertaris DPRD Jossi Kawengian yang disaksikan oleh Wakil Bupati Kevin Lotulung, Wakil Ketua DPRD Olivia Mantiri, Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Minut.

(Jap)