Minahasa Utara, Warta1.net – Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan sebagai pilot project oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dalam pembentukan Clearing House Pengadaan.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyiapkan ruangan sekretariat Clearing House yang diresmikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Ir. Novly G. Wowiling, M.Si, Jumat (17//2023).
“Saat ini tim clearing house sudah dibentuk, sekretariat clearing house sudah tersedia dan aplikasinya sudah bisa dimanfaatkan. Dengan ini para pelaku pengadaan bisa dengan mudah menyampaikan permasalahan pengadaan dimana saja kapan saja, karena bisa melalui sistem. Jika ada permasalahan yang kompleks, akan dibahas dalam forum bersama para Tim,” kata Wowiling.
Tim ini diketuai oleh Sekda, Asisten II sebagai Wakil Ketua dan Inspektur sebagai Sekretaris. Anggotanya Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kabag Hukum, APIP dan dari Unsur LKPP-RI. Untuk Sekretariat adalah para ASN yang ada di Bagian PBJ. Hadir dalam kegiatan ini, Asisten II Allan Mingkid dan Kabag PBJ Lydia Warouw.
(Jap)
