JGKWL Kembali Cetak Prestasi, Semester I Tahun 2023 ETPD Minut Capai 96,5 %

Minahasa Utara, Warta1.net – Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) kembali membawa Kabupaten Minahasa Utara cetak prestasi.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2023 semester pertama, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Minahasa Utara berada diposisi pertama se Sulawesi Utara.

” Saat ini indeks ETPD sudah berada pada tahap digital dan mengalami kenaikan yang membanggakan dari peringkat dua di tahun 2022 naik menjadi peringkat pertama di semester satu tahun 2023.” kata Bupati Joune Ganda, Selasa (01/08/2023)

Dijelaskan Bupati, bahwa data dan angka tersebut didapatkan berdasarkan penilaian satuan tugas percepatwn dan perluasan digitalisasi daerah (satgas P2DD) Pusat yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian RI dan Bank Indonesia.

Lanjut, berdasarkan memorandum dari Bank Indonesia no 25/349/DPSP/M.01/B perihal Perkembangan Elektronifikasi ETPD Semester Satu Tahun 2023 disebutkan kalau IETPD Kabupaten Minahasa Utara berada di posisi teratas dengan nilai 96,5%.

” Salah satu indikator atau pemicu hingga mencapai angkat tertinggi di Sulut, adanya inovasi pengelolaan pajak secara digital” ujar Bupati Joune Ganda yang juga selaku ketua Tim TP2DD Kabupaten Minut.

Bupati berharap prestasi ini akan terus dipertahankan dan optimis pada semester 2 nanti capaian itu akan ditingkatkan.

“Jika seluruh OPD bekerja keras dan bekerja sama melaksanakan inovasi dan memaksimalkan kinerja, maka saya optimis pada semester 2 tahun 2023 ini Minut akan tetap berada pada posisi teratas dalam capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.” Ujar Bupati Joune Ganda sembari berterima kasih atas tingginya kesadaran masyarakat yang sudah berperan aktif dalam melakukan pembayaran pajak melalui kanal- kanal pembayaran digital yang telah disediakan oleh pemerintah.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk taat dalam membayar pajak lewat kanal digital akan semakin meningkat, sehingga Kabupaten Minahasa Utara bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam melakukan pengelolaan dan pembayaran pajak daerah.

(***)