Minahasa Utara, Warta1.net – Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Rabu (16/08/2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan angenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI melalui siaran langsung di media televisi.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Denny Kamlon Lolong, S.Sos didampingi wakil ketua Daniel Matthew Rumumpe dan Olivia Mantiri dan dihadiri Bupati Minut Joune J.E Ganda, SE, MAP, MM, M.Si, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, SH, MH. Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Direktur PUD Klabat, Direktur PDAM, komisioner KPU dan Bawaslu serta tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna ini sudah menjadi agenda tahunan, dimana setiap tanggal 16 Agustus akan diselenggarakan pidato Presiden menjelang HUT kemerdekaan RI dan tahun ini mengangkat tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.
Sidang Tahunan MPR 2023 digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Rangkaian pidato kenegaraan itu sendiri dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti.
Setelah dua pimpinan lembaga negara itu menyampaikan pidato, Presiden menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraannya dengan mengenakan busana adat Tanimbar.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan partai politik, setiap ditanya soal siapa Calon Presiden dan Calon Wakil Presidennya, jawabannya, “Belum ada arahan dari Pak Lurah”.
“Sedikit-sedikit kok Pak Lurah,belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi, saya perlu tegaskan. Saya bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol,” kata Presiden Jokowi.
Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan Capres dan Cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik, untuk itu presiden menegaskan bukan kewenangannya untuk menentukan siapa yang akan menjadi Capres dan Cawapres mendatang.
Dikatakannya, posisi Presiden tidak senyaman yang dipersepsikan, ada tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa sampai ke Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan.
“Saya tahu, ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Saya tidak masalah. Sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi, yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini tampak mulai hilang,”ujar Presiden Jokowi.
Memang tidak semua seperti itu, ia melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini yang saya sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia.”tuturnya.
Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, ditengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.
“Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.”paparnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat, guru, budayawan, tenaga kesehatan, awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah, jajaran TNI dan Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.
“Saya juga sangat menghargai upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.”kata Presiden Jokowi
Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komnas HAM, dan lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia.”pungkasnya.
(Jap
